Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, anggaran tambahan yang direncanakan ini merupakan sumbangan dari pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah daerah (pemda) telah menganggarkan setidaknya Rp 5 triliun untuk program unggulan ini setidaknya sepanjang tahun ini. Bantuan ini bersifat sukarela sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan bukan merupakan alokasi pengeluaran wajib.
Baca juga:
Menurut perkiraan Badan Geospatial Nasional (BGN), pemerintah harus mengalokasikan sekitar Rp 100 triliun pada September 2025 untuk mencapai 82,9 juta penerima.
Sampai akhir 2025, 82,9 juta orang tersebut sudah bisa merasakan manfaatnya itu. Itu berarti, ia pasti ingin menambahkan anggaran. Menurut perkiraan Badan Gizi, jika anggaran itu ditambahkan pada bulan September, Rp 100 triliun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan 82,9 juta orang itu," kata Dadan, akhir pekan lalu.
Dananya ada
Pada sisi lain, Prabowo menegaskan bahwa sumber daya dana untuk mendanai makan bergizi gratis sudah tersedia.
Tidak menampik, proyek tersebut membutuhkan sumber daya banyak.
"Ini proyek yang sangat besar-gedung, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya akan ada untuk semua anak-anak Indonesia yang lapar," demikian kata Prabowo.
Baca juga:
Saya harus menambahkan, bahwa Prabowo mengajak semua pihak untuk tidak mengucapkan terima kasih atas program MBG.
Editor : Pimred Laksamana.id
