Apalagi, pagar laut tersebut terletak di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang bisa membahayakan nelayan dan dapat memberi efek buruk pada ekosistem pesisir. Sementara itu, Kemendesian sebelumnya telah melakukan peletakan tanda pagar laut pada Kamis (9/1/2025) untuk mengajak pihak yang bertanggung jawab untuk memasang pagar laut segera melepas pagar laut tersebut, yang terdiri dari 30 kilometer, dalam waktu 20 hari.
Walhi menekankan pemerintah harus menemukan penempatan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten. Walhi menganggap pagar laut tersebut menyengsarakan nelayan dan merusak ekosistem lingkungan di sekitar pantai itu.
"Buka lebar-lebarlah selimut pelindung Anda sebelum terlambat menimpa kemusnahan," ada kata Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friyatna, Jumat, di Tangerang tanggal 17 Januari 2025.
Menurutnya, jika pagar laut sebagai zonasi kelautan diizinkan, karena laut dan pesisir itu semua menjadi WKS. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah segera memindahkan, mencari pelaku dan memberi sanksi pidana.
"Bila reklamasi bekas tambang, kami sangat mendukung karena sekarang ini sangat banyak lubang bekas tambang yang ditinggalkan tertutup terbuka, belum direklamasi,".SHIM
Editor : Pimred Laksamana.id
