Scroll untuk baca artikel

Blak-Blakan Bos BPJS Ketenagakerjaan Soal Lonjakan Batas Usia Penerima Manfaat Pensiun

Blak-Blakan Bos BPJS Ketenagakerjaan Soal Lonjakan Batas Usia Penerima Manfaat Pensiun
Blak-Blakan Bos BPJS Ketenagakerjaan Soal Lonjakan Batas Usia Penerima Manfaat Pensiun

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menjelaskan bahwa gapok tanpa usia pensiun dalam perjanjian kerja bersama (PKB) antara pengusaha dengan karyawannya atau dalam peraturan perusahaan tempat karyawan diperkerjakan.

Jika seorang pekerja yang sudah memasuki usia pensiun di perusahaan masih lebih muda dari usia pensiun yang ditetapkan dalam PP No 45 Tahun 2015, maka mereka masih belum berhak menyalurkan manfaat dari Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. ()-> Sementara itu, usia pensiun yang ditetapkan dalam PP No 45 Tahun 2015 ditetapkan untuk meningkat satu tahun setiap tiga tahun hingga mencapai 65 tahun.

, Senin (6/1/2025).

Dalam Pasal 15 PP 45/2015 tersebut dijelaskan, untuk pertama kalinya, umur pensiun ditetapkan 56 tahun, kemudian mulai 1 Januari 2019 umur pensiun menjadi 57 tahun. Selanjutnya, per tahun berikutnya umur pensiun akan meningkat satu tahun setiap tiga tahunnya sampai mencapai 65 tahun. Dengan demikian, untuk saat ini di 2025, umur pensiun yang dapat menikmati keuntungan program Jaminan Pensiun adalah 59 tahun.

Pada tahun 2030, saat dia seharusnya sudah mendapatkan manfaat pensiun karena sudah berusia 60 tahun, namun dia baru berusia 56 tahun dan belum mencapai usia pensiun sesuai ketetapan kebijakan, maka dia harus menunggu empat tahun lagi. Hal ini berbeda dengan pensiun para anggota POLRI, sehingga setelah dia pensiun, bulan depan dia sudah dapat menikmati manfaat pensiun," jelas Timboel.

Dengan kondisi tersebut, BPJS Watch mendorong pemerintah memperbarui ketentuan di Peraturan Pemerintah 45/2019. Timboel meminta batas usia pensiun yang berhak menerima manfaat pensiun disesuaikan dengan usia pensiun karyawan di perusahaan tempatnya bekerja. Jika ada selisih, dia berharap itu paling banyak 2 tahun.

Jeda tersebut menurutnya untuk memastikan kestabilan keuangan manajemen program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan melakukan diteruskan berkelanjutan.

"Tentu saja terdapat perbedaan, tapi tidak terlalu lama, hanya dua tahun saja. Padahal [dalam peraturan] sendiri masih memungkinkan hingga 65 tahun [untuk mencapai jaminan pensiun]. Sedangkan rata-rata umur pensiun karyawan non-negara sekitar 56 tahun. Maka diperlukan revisi ini. Ini yang kita kuatkan," kata Timboel.

Editor : Pimred Laksamana.id
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Pengobatan
Terkini