Rekayasa konstitusi yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/2024 adalah: memastikan semua partai politik yang mengikuti pemilu berhak mengusulkan calon presiden (candidat presiden sedangkan Indonesia menggunakan istilah) dan wakil presiden. Kedua, tentang pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau kombinasi partai politik yang mengikuti pemilihan umum yang tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau pada perolehan suara sah nasional.
Dalam hal mengusulkan paslon capres-cawapres, partai politik (parpol) yang berpartisipasi dalam pemilu boleh bergabung atau bekerja sama sebagai koalisi, sepanjang koalisi tersebut tidak menyebabkan dominasi dari suatu partai atau gabungan partai yang membatasi jumlah paslon dan pilihan pemilih. Ada empat hal terkait dengan larangan ini, di antaranya adalah sanksi larangan mengikuti pemilu pada periode berikutnya bagi parpol yang tidak mengusulkan paslon capres-cawapresnya.
).
Editor : Pimred Laksamana.id
