Bahkan, Mahkamah berpandangan, jika aturan ambang batas terus diberlakukan maka tidak tertutup kemungkinan hanya akan ada pasangan calon tunggal.
“Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi,” kata Saldi.
Baca juga:
Almas Tsaqibbirru
Sebelum empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ada nama Almas Tsaqibbirru yang ramai dibicarakan karena permohonan uji materinya dikabulkan sebagian oleh MK.
Almas yang merupakan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) mengajukan uji materi terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Tepatnya, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.
Dalam permohonannya, Almas sempat menyinggung soal sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga:
Pemohon menilai, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif. Atas dasar itulah, pemohon berpendapat, sudah sepatutnya Gibran maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.
Namun, kemungkinan tersebut terhalang oleh syarat usia minimal capres-cawapres, lantaran Gibran kini baru berumur 35 tahun.
Editor : Pimred Laksamana.id
