Menurut Epriyadi, proyek pembangunan dengan nilai puluhan miliar rupiah harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas, baik dari sisi administrasi, proses pengadaan, maupun hasil fisik pekerjaan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif, perlu dilakukan pembinaan dan tindakan korektif sesuai ketentuan. Namun, apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada tindak pidana korupsi, penanganannya harus diteruskan melalui proses hukum.
PERCIBA menilai bahwa pengawasan anggaran bukanlah upaya mencari kesalahan pejabat, melainkan kewajiban moral untuk memastikan uang negara digunakan secara benar.
Publik Menunggu Jawaban Dinas PUPR Lampung SelatanKini, perhatian publik tertuju pada sikap Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.
Editor : Novra Arina
