Proses tender dan penetapan penyedia jasa.
Kewajaran harga serta potensi persaingan tidak sehat.
Kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan fisik.
Kebenaran dokumen pembayaran dan berita acara serah terima.
Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PPK dan konsultan pengawas.
Ada atau tidaknya kerugian keuangan negara berdasarkan pemeriksaan yang berwenang."Jika memang seluruh pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, silakan dibuktikan. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada pihak yang dilindungi. Kami meminta agar semuanya diperiksa secara transparan dan profesional," tegas Epriyadi.
KPK dan Aparat Pengawasan Diminta Memberikan Perhatian
PERCIBA juga berharap aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap informasi awal tersebut.
Editor : Novra Arina
