Laksamana. id || Lampung Selatan –
Sikap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan yang hingga kini belum memberikan tanggapan atas surat konfirmasi dan hak jawab Perkumpulan Pelopor Persaudaraan Cipta Bangsa (PERCIBA) menuai sorotan.
Ketua DPD PERCIBA Provinsi Lampung, Epriyadi, mempertanyakan sikap pejabat tersebut yang dinilai belum menunjukkan keterbukaan dalam memberikan penjelasan terhadap sejumlah paket pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara Tahun Anggaran 2024.
" Ada apa sebenarnya dengan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan? Mengapa surat resmi yang kami sampaikan untuk meminta klarifikasi atas sejumlah paket pekerjaan belum juga mendapatkan jawaban? Apakah pejabat publik tidak memahami pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara?" tegas Epriyadi.
Menurutnya, surat konfirmasi tersebut bukanlah tuduhan atau penetapan kesalahan terhadap siapa pun. PERCIBA justru memberikan ruang kepada Dinas PUPR untuk menjelaskan, mengoreksi, dan membuktikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Namun, apabila sampai sekarang belum terdapat tanggapan, PERCIBA menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.
Lima Paket Pekerjaan Bernilai Puluhan Miliar Menjadi Sorotan
Persoalan ini berawal dari surat PERCIBA Nomor 187/KONF/DPD-PERCIBA/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, perihal Konfirmasi dan Hak Jawab atas Dugaan Penyimpangan Lima Paket Pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
Dalam surat tersebut, terdapat lima paket pekerjaan yang diminta penjelasannya, yaitu:
Perencanaan Pembangunan Gedung Convention Hall Kalianda sekitar Rp533 juta, yang disebut dilaksanakan CV Dipasanta Pratama.
Pengawasan Pembangunan Gedung Convention Hall Kalianda sekitar Rp737 juta, yang disebut dilaksanakan CV View Consultant.
Pembangunan Gedung Convention Hall Kalianda senilai Rp18,5 miliar, yang disebut dikerjakan PT Rindang Tiga Satu Pratama.
Pemasangan Paving Block Lapangan Korpri senilai Rp482 juta.
Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi senilai Rp442 juta.
Total nilai kelima paket tersebut mencapai sekitar Rp20,694 miliar berdasarkan angka yang dicantumkan dalam surat konfirmasi PERCIBA.
PERCIBA mempertanyakan sejumlah aspek penting, mulai dari proses tender, jumlah peserta, evaluasi penawaran, kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga pertanggungjawaban administrasi dan pembayaran.
Gedung Convention Hall Kalianda Diminta Diperiksa Secara Teknis
Salah satu perhatian utama PERCIBA adalah pembangunan Gedung Convention Hall Kalianda senilai Rp18,5 miliar.
Epriyadi menyatakan bahwa proyek dengan nilai sebesar itu harus dipastikan memiliki kualitas pekerjaan yang sesuai kontrak dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan pembangunan.
PERCIBA meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian spesifikasi teknis, mutu material, volume pekerjaan, struktur bangunan, serta hasil pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, informasi mengenai dugaan keretakan, ketidakteraturan hasil pekerjaan, maupun kemungkinan ketidaksesuaian volume perlu diuji melalui pemeriksaan teknis oleh tenaga ahli atau instansi yang berwenang.
Menurut Epriyadi, pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi dari pelaksana proyek.
"Kalau bangunan dibangun menggunakan uang negara, maka kualitasnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya melihat laporan bahwa pekerjaan sudah selesai. Periksa kondisi fisiknya, cocokkan dengan kontrak, periksa volume, material, dan seluruh spesifikasi teknisnya," ujarnya.
Ia juga meminta agar dokumen perencanaan dan pengawasan diperiksa, termasuk kesesuaian personel tenaga ahli dengan yang tercantum dalam kontrak.
PERCIBA Pertanyakan Proses Tender dan Pertanggungjawaban Proyek
Selain pekerjaan fisik, PERCIBA menaruh perhatian terhadap proses pengadaan jasa perencanaan dan pengawasan.
Organisasi tersebut meminta penjelasan mengenai jumlah peserta tender, jumlah penawar, proses evaluasi, penetapan penyedia, serta dasar penentuan harga perkiraan sendiri (HPS).
Informasi mengenai penawaran yang disebut relatif berdekatan dengan HPS juga diminta untuk diklarifikasi berdasarkan dokumen pemilihan dan hasil evaluasi resmi.
PERCIBA menegaskan bahwa penawaran yang berdekatan dengan HPS tidak otomatis membuktikan adanya pengaturan tender. Namun, apabila terdapat indikasi persaingan tidak sehat, kesamaan dokumen yang mencurigakan, atau pelanggaran prosedur pemilihan, hal tersebut perlu ditelusuri oleh pihak berwenang.
Dua paket lainnya, yakni pemasangan paving block Lapangan Korpri dan belanja bahan bangunan serta konstruksi, juga diminta diperiksa kesesuaian antara anggaran, barang atau pekerjaan yang diterima, bukti pembayaran, dan kondisi aktual di lapangan.
Epriyadi: Jangan Jadikan Jabatan sebagai Alasan Menghindari Klarifikasi
Epriyadi menilai bahwa pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Menurutnya, apabila terdapat kekeliruan data atau informasi yang berkembang di masyarakat, Dinas PUPR seharusnya menggunakan kesempatan klarifikasi untuk memberikan penjelasan secara resmi.
"Jangan sampai masyarakat bertanya mengenai penggunaan uang negara, tetapi justru tidak memperoleh kejelasan. Pejabat publik harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab terhadap masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan, PERCIBA menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak ingin membangun opini bahwa Kepala Dinas atau pihak penyedia telah melakukan tindak pidana sebelum ada pemeriksaan dan pembuktian.
Namun, menurutnya, diamnya pihak yang dimintai klarifikasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan fungsi pengawasan masyarakat.
Siap Laporkan Dugaan Tipikor kepada Aparat Penegak Hukum
Epriyadi menegaskan bahwa PERCIBA sedang mempersiapkan langkah pengaduan resmi terkait lima paket pekerjaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Laporan yang disiapkan nantinya akan memuat surat konfirmasi, informasi awal mengenai paket pekerjaan, dokumen pengadaan yang dapat diperoleh, serta bukti pendukung lainnya.
PERCIBA berharap aparat penegak hukum melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara profesional, khususnya terhadap:
Proses perencanaan dan penyusunan anggaran.
Proses tender dan penetapan penyedia jasa.
Kewajaran harga serta potensi persaingan tidak sehat.
Kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan fisik.
Kebenaran dokumen pembayaran dan berita acara serah terima.
Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PPK dan konsultan pengawas.
Ada atau tidaknya kerugian keuangan negara berdasarkan pemeriksaan yang berwenang.
"Jika memang seluruh pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, silakan dibuktikan. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada pihak yang dilindungi. Kami meminta agar semuanya diperiksa secara transparan dan profesional," tegas Epriyadi.
KPK dan Aparat Pengawasan Diminta Memberikan Perhatian
PERCIBA juga berharap aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap informasi awal tersebut.
Menurut Epriyadi, proyek pembangunan dengan nilai puluhan miliar rupiah harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas, baik dari sisi administrasi, proses pengadaan, maupun hasil fisik pekerjaan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif, perlu dilakukan pembinaan dan tindakan korektif sesuai ketentuan. Namun, apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada tindak pidana korupsi, penanganannya harus diteruskan melalui proses hukum.
PERCIBA menilai bahwa pengawasan anggaran bukanlah upaya mencari kesalahan pejabat, melainkan kewajiban moral untuk memastikan uang negara digunakan secara benar.
Publik Menunggu Jawaban Dinas PUPR Lampung Selatan
Kini, perhatian publik tertuju pada sikap Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.
Apakah pihak dinas akan memberikan klarifikasi atas lima paket pekerjaan yang dipertanyakan PERCIBA? Apakah dokumen pengadaan, laporan pengawasan, dan hasil pekerjaan siap diperiksa secara terbuka sesuai ketentuan?
Epriyadi menyatakan pihaknya tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR maupun pihak penyedia jasa yang disebut dalam surat konfirmasi.
"Kami tidak meminta sesuatu yang berada di luar kewenangan kami. Kami hanya meminta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan uang rakyat. Kalau tidak ada persoalan, jelaskan. Kalau ada persoalan, periksa dan tindak lanjuti. Negara ini memiliki aturan yang harus dihormati oleh semua pihak," tutupnya.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan surat konfirmasi PERCIBA Nomor 187/KONF/DPD-PERCIBA/X/2026 dan keterangan organisasi tersebut. Nilai paket, identitas penyedia, serta dugaan ketidaksesuaian pekerjaan masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. Belum adanya jawaban atas surat konfirmasi tidak membuktikan terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, PPK, penyedia jasa, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya. bersambung (Red)
Editor : Novra Arina