Epriyadi: Jangan Jadikan Jabatan sebagai Alasan Menghindari Klarifikasi
Epriyadi menilai bahwa pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Menurutnya, apabila terdapat kekeliruan data atau informasi yang berkembang di masyarakat, Dinas PUPR seharusnya menggunakan kesempatan klarifikasi untuk memberikan penjelasan secara resmi.
"Jangan sampai masyarakat bertanya mengenai penggunaan uang negara, tetapi justru tidak memperoleh kejelasan. Pejabat publik harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab terhadap masyarakat," tegasnya.Ia menambahkan, PERCIBA menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak ingin membangun opini bahwa Kepala Dinas atau pihak penyedia telah melakukan tindak pidana sebelum ada pemeriksaan dan pembuktian.
Editor : Novra Arina
