Apakah pihak dinas akan memberikan klarifikasi atas lima paket pekerjaan yang dipertanyakan PERCIBA? Apakah dokumen pengadaan, laporan pengawasan, dan hasil pekerjaan siap diperiksa secara terbuka sesuai ketentuan?
Epriyadi menyatakan pihaknya tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR maupun pihak penyedia jasa yang disebut dalam surat konfirmasi.
"Kami tidak meminta sesuatu yang berada di luar kewenangan kami. Kami hanya meminta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan uang rakyat. Kalau tidak ada persoalan, jelaskan. Kalau ada persoalan, periksa dan tindak lanjuti. Negara ini memiliki aturan yang harus dihormati oleh semua pihak," tutupnya.Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan surat konfirmasi PERCIBA Nomor 187/KONF/DPD-PERCIBA/X/2026 dan keterangan organisasi tersebut. Nilai paket, identitas penyedia, serta dugaan ketidaksesuaian pekerjaan masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. Belum adanya jawaban atas surat konfirmasi tidak membuktikan terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, PPK, penyedia jasa, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya. bersambung (Red)
Editor : Novra Arina
