Kemeriahan Acara Tak Sejalan dengan Kondisi Jalan, Warga Kampunganyar Harus Patungan

‎Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui banyaknya acara yang digelar, kemeriahan panggung, atau citra daerah yang dibangun di hadapan publik. Pembangunan harus dibuktikan melalui manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung.

‎Jangan sampai daerah terlihat megah dari luar, tetapi sebagian warganya masih harus mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki jalan.

‎Pemerintah daerah perlu turun melihat kondisi riil di lapangan, mendengarkan kebutuhan warga, dan memastikan bahwa anggaran pembangunan diarahkan berdasarkan skala prioritas yang jelas.

‎Apabila jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, masyarakat berhak meminta kejelasan mengenai rencana penanganannya. Jika kewenangannya berada pada pemerintah desa atau instansi lain, penanggung jawabnya juga harus memberikan penjelasan yang transparan.

‎Masyarakat tidak membutuhkan jawaban normatif semata. Mereka membutuhkan kepastian, langkah nyata, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan.

‎Persoalan ini menghadirkan pertanyaan yang tidak boleh dianggap sepele: di mana keberpihakan pembangunan ketika masyarakat harus berswadaya memperbaiki akses jalan mereka sendiri?

‎Warga tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya menginginkan jalan yang layak, yang dapat digunakan tanpa harus terus-menerus dibebani persoalan infrastruktur.

‎Karena itu, pemerintah seharusnya menjadikan swadaya warga sebagai alarm untuk mengevaluasi pelayanan publik, bukan sebagai pembenaran bahwa masyarakat mampu menyelesaikan semuanya sendiri.

‎Jika masyarakat masih harus urunan membeli material dan turun langsung mengerjakan jalan, sudah sepantasnya pemerintah mengevaluasi apakah kebutuhan dasar warga telah ditempatkan pada prioritas yang semestinya.