“Kami melihat pihak dapur SPPG Balekencono 002 ini tidak menjalankan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai aturan. Limbahnya dialirkan lewat pipa lalu dibuang ke pekarangan orang. Kalau diingatkan warga, mereka malah marah,” tegasnya.
Selain persoalan limbah, Komisi III juga menyoroti kondisi bangunan dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan untuk program pemenuhan gizi.
“Kalau dilihat dari lokasinya, dapur SPPG Balekencono 002 ini sangat sempit dan tidak layak untuk dapur SPPG. Banyak lalat karena bau busuk tersebut,” kata Kemari.
Ia menegaskan, aspirasi warga yang meminta dapur tersebut ditutup permanen akan menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Lampung Timur.“Permintaan masyarakat supaya SPPG ini ditutup permanen dan tidak beroperasi lagi akan kami tindak lanjuti, karena kondisinya tidak sesuai dengan program pemenuhan gizi dari Bapak Presiden. Bagaimana mau bicara pemenuhan gizi kalau dapurnya saja bau seperti ini,” ujarnya.
Editor :
