Dirinya menuntut untuk segera melakukan audit independen terhadap pengelolaan KPRI oleh Bupati Solok.
Dia berharap dilakukan kebijakan pemotongan langsung tunjangan ASN yang sudah menunggak, sehingga masalah KPRI Solok bisa diselesaikan.
Kasus KPRI Kantor Bupati Solok adalah cerminan dari krisis tata kelola koperasi yang akut, di mana pengawasan longgar dan praktik favoritisme dalam pemberian pinjaman telah membawa dampak besar pada kepercayaan anggota dan stabilitas keuangan koperasi.Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus segera bertindak sebelum kerugian semakin tak terbendung. Untuk edisi selanjutkan kami masih upayakan konfirmasi kepada pihak terkait.
Editor : Yanto
