Laksamana.id | Solok-
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kantor Bupati Solok kini terancam kolaps akibat membengkaknya kredit macet dan lemahnya tata kelola keuangan internal.
Berdasarkan data terbaru yang berhasil diperoleh redaksi, total tunggakan pinjaman mencapai Rp5,1 miliar per Desember 2024, dengan ratusan anggota tercatat belum melunasi pinjaman, baik yang aktif maupun pensiunan.
Dari dokumen bertajuk "Daftar Tunggakan Anggota KPRI Kantor Bupati Solok" yang dibagi menjadi dua kelompok besar anggota aktif dan pensiunan terungkap rincian tunggakan yang sangat mencengangkan. Tunggakan pinjaman terbesar mencapai ratusan juta rupiah dengan nama yang sama.
Beberapa data penting yang berhasil dihimpun oleh redaksi:
Tercatat daftar tunggakan anggota KPRI Kantor Bupati Solok per bulan Desember 2024 (anggota aktif) sebanyak 55 orang dengan jumlah simpanan pokok, bunga dan total tunggakan yang berbeda-beda.
Untuk jumlah nilai besaran pinjaman rata-rata puluhan juta dengan nilai paling tinggi adalah sebanyak 94, 90, 75 dan 60 juta rupiah. Jumlah total tunggakan dari 55 anggota aktif yang tercantum Rp2.999.035.904.
Sementara untuk daftar tunggakan anggota KPRI Kantor Bupati Solok per bulan Desember 2024 (anggota non aktif / Anggota Pensiunan) sebanyak 84 orang dengan jumlah simpanan pokok, bunga dan total tunggakan yang berbeda-beda.
Untuk jumlah nilai besaran pinjaman ada yang mencapai ratusan juta dan ada juga yang puluhan juta. Jumlah total tunggakan dari 84 anggota pensiunan adalah Rp1.995.997.560.
Total tunggakan akumulatif keseluruhan adalah
Anggota Aktif sebanyak Rp2.999.035.904
Anggota pensiunan Rp1.995.997.560
Total Umum Rp4.995.033.464
Ditambah catatan tanah Rp240.000.000
Total Akhir Rp5.235.033.464
Adanya Dugaan Pembiaran dan Risiko Konflik Kepentingan dalam pengelolaan KPRI Kantor Bupati Solok
Sebagian nama yang tercantum dalam daftar tunggakan dengan nilai fantastis disebut-sebut masih aktif menduduki jabatan eselon II dan III di lingkungan Pemkab Solok saat ini.
Ironisnya, ada yang bahkan tengah dipertimbangkan untuk posisi strategis seperti Sekretaris Daerah.
Salah satu sumber internal menyebutkan bahwa beberapa p
KPRI Pemkab Solok di Ambang Kolaps, Rp5,2 Miliar Tunggakan Membelit Pejabat dan Pensiunan
Salah seorang istri pensiunan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kehilangan dana yang telah mereka setorkan puluhan tahun.
“Simpanan wajib suami saya sekitar Rp7 juta tidak bisa diambil, sementara kantor koperasi sudah lama tutup.
Hingga saat ini tidak ada kejelasan,” ungkapnya.
Dirinya menuntut untuk segera melakukan audit independen terhadap pengelolaan KPRI oleh Bupati Solok.
Dia berharap dilakukan kebijakan pemotongan langsung tunjangan ASN yang sudah menunggak, sehingga masalah KPRI Solok bisa diselesaikan.
Kasus KPRI Kantor Bupati Solok adalah cerminan dari krisis tata kelola koperasi yang akut, di mana pengawasan longgar dan praktik favoritisme dalam pemberian pinjaman telah membawa dampak besar pada kepercayaan anggota dan stabilitas keuangan koperasi.
Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus segera bertindak sebelum kerugian semakin tak terbendung. Untuk edisi selanjutkan kami masih upayakan konfirmasi kepada pihak terkait.
Editor : Yanto