Jawaban yang terlalu singkat ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Apakah DPRD akan serius menindaklanjuti persoalan ini, ataukah hanya akan menjadi catatan yang kembali dilupakan?
Baca juga: Kades Sukamulya Mengaku Tak Tahu Dugaan Pungutan Terkait PSDH, Warga Minta Ada Penjelasan Resmi
Warga menuntut tindakan nyata, bukan sekadar pengawasan simbolik. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan mendesak akan jalan yang layak, proyek abal-abal semacam ini adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap hak publik.
(Rusman Ali) Editor : Pimred Laksamana.id
