– Ceramah Anies Baswedan di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (3/3/2025) mendapat sorotan dari Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Melalui akun Twitternya, Raja Juli mempertanyakan isi pidato tersebut yang dinilainya penuh isyarat politik.
Menanggapi hal itu, Ketua Takmir Masjid Kampus UGM, Mohamad Yusuf, menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam ceramah di masjid kampus adalah hal yang biasa.
"Saya berpendapat bahwa ketika ada topik yang dibahas oleh pembicara yang mengkritisi kebijakan pemerintah, maka kebijakan tersebut bukan hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga kebijakan legislatif dan kebijakan yudikatif. Menurut saya, hal ini adalah hal yang wajar. Karena itu termasuk dalam membangun kemampuan berpikir kritis di lingkungan kampus, salah satunya melalui diskusi di masjid," ujarnya kepada aksamana.id, Jumat (7/3/2025).
Menurut Yusuf, kegelisahan terhadap negara yang disampaikan dalam acara Ramadhan Public Lecture di Masjid Kampus UGM itu bukan hanya dilakukan oleh Anies Baswedan, melainkan juga banyak pembicara lain.
"Orang yang menyampaikan itu bukan hanya Pak Anies, banyak pembicara di tiga kegiatan RDK (Ramadhan di Kampus) itu topik-topiknya dan pembicaranya juga kurang lebih sama, menyampaikan kegelisahan yang sama. Jadi kalau hanya melihat Pak Anies saja itu salah, menurut saya," ungkapnya.
Masjid Kampus adalah Ruang Diskusi Kritis
Yusuf menekankan bahwa Masjid Kampus UGM bukan hanya tempat shalat, tetapi juga bagian dari lingkungan akademik yang berfungsi sebagai wadah pembangunan akal sehat.
"Jadi, kampus itu kan salah satu aspek utamanya adalah pembangunan nalar kritis bagi warga akademika. Nah, saya pikir konsep itu juga diemban oleh masjid, karena dia ada di lingkungan kampus," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, merupakan bagian dari proses intelektual di perguruan tinggi.
Editor : Pimred Laksamana.id
