Laksamana.id –
Upaya perlindungan terhadap pekerja dan buruh kini semakin diperkuat dengan hadirnya Desk Ketenagakerjaan di setiap Polres di Indonesia.
Kehadiran desk tersebut menjadi langkah nyata dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya para pekerja yang mengalami persoalan ketenagakerjaan seperti penahanan ijazah, upah tidak dibayar, PHK sepihak, hingga dugaan tindak pidana ketenagakerjaan lainnya.
Dalam tayangan yang beredar di media sosial Buruh Urban, terlihat AKBP Tri Wahyudi Sakti, S.H., S.I.K., LL.M selaku Kanit Gakkum Desk Ketenagakerjaan Polri menjelaskan bahwa keberadaan desk ini bertujuan memberikan ruang pengaduan yang lebih mudah, cepat, dan terukur bagi para pekerja.
Program tersebut dinilai menjadi angin segar bagi kaum buruh, terutama pekerja outsourcing dan satuan pengamanan (security) yang selama ini kerap menghadapi persoalan ketenagakerjaan namun kesulitan mencari pendampingan hukum maupun tempat pengaduan.
Dengan hadirnya Desk Ketenagakerjaan di setiap Polres, masyarakat kini dapat melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak tenaga kerja secara langsung kepada aparat penegak hukum. Langkah ini juga diharapkan mampu mencegah praktik-praktik pelanggaran hak pekerja oleh oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab.Secara hukum, perlindungan terhadap pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya:
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Selain itu, dalam:
Editor : Yanto
