Pertandingan politik yang paling ramai dan kacau dalam sejarah.
Ia mengatakan hal itu dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
dalam rapat, Kamis.
Dedi menyatakan bahwa sekitar 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pilkada 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dia menilai kontestasi politik era Jokowi sangat membingungkan."Sebanyak 60 persen, itu jumlahnya menggila," kata anggota legislatif Fraksi PDI Perjuangan itu.
Deddy menyerukan mundur berjemaah atau massal sebagai bentuk tanggung jawab atas kekacauan pelaksanaan pemilu 2024. Ketua KPU, Bawaslu, Mendagri, hingga Kapolri bisa meletakkan jabatan atau mengundurkan diri.
"Saya rasa sudah saatnya kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri gagal dalam hal ini," katanya.
Deddy mengaku dirinya gagal sebagai legislator DPR karena banyaknya gugatan hasil Pilkada 2024 yang menunjukkan kekacauan dalam pelaksanaan kontestasi politik."Parlemen juga, agar adil. Tidak apa-apa, jika perlu mundur bersama, saya siap, agar sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini, lo," kata dia.
Menurut Deddy, pilkada yang bermasalah bisa mencapai lebih dari 60 persen. Sebab, katanya, beberapa paslon memutuskan tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas dasar pelanggaran yang sangat serius.
Dalam perkiraan Deddy, sebanyak 235 pelaksanaan Pilkada 2024 tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, 35 di antaranya kandidat tunggal atau melawan calon kosong.Ia mengatakan bahwa pelanggaran itu terlalu besar sehingga tidak dapat dibuktikan atau orang sudah lelah,
Editor : Pimred Laksamana.id
