Scroll untuk baca artikel

Sri Mulyani Buka Suara soal Dampak Pemangkasan Anggaran Prabowo terhadap Perekonomian

Sri Mulyani Buka Suara soal Dampak Pemangkasan Anggaran Prabowo terhadap Perekonomian
Sri Mulyani Buka Suara soal Dampak Pemangkasan Anggaran Prabowo terhadap Perekonomian

Atau memprioritaskan anggaran untuk keperluan lainnya.

"Itu tergantung pada setiap orang," kata Sri Mulyani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 14 Februari 2020.

atau efek yang sama atau bahkan lebih besar.

“Dari langkah-langkah ini, terutama kecepatannya, nanti akan memudahkan untuk melakukan belanja selanjutnya,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta kepada jajarannya untuk mengoptimalkan anggaran belanja negara pada tahun anggaran 2025 yang berjumlah Rp 306,69 triliun. Anggaran yang diusulkan terbagi menjadi dua, yaitu penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan penyaluran anggaran ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

Perintah berhemat tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja yang Efisien dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut ditandatangani oleh Prabowo pada tanggal 22 Januari 2025.

Menanggapi instruksi Prabowo, Sri Mulyani kemudian mengeluarkan surat S-37/MK.02/2025 yang memuat aturan untuk meningkatkan efisiensi belanja kementerian/lembaga pada tahun anggaran 2025. Surat tersebut menyebutkan 16 item belanja yang harus mengalami pengurangan anggaran, dengan persentase pengurangan yang bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%.

Prabowo kemudian meminta Kementerian Keuangan untuk merevisi target pengurangan di setiap kementerian/lembaga. Kementerian Keuangan kemudian merevisi dan membahasnya kembali dengan para menteri dan kepala lembaga selama dua hari, yaitu tanggal 11-12 Februari 2025.

Setelah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, masing-masing kementerian/lembaga harus membahas hal tersebut dengan mitranya yang mewakili di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Hasil rekonstruksi yang dilakukan membuat target pengurangan anggaran berubah. Ada kementerian/lembaga yang target pengurangannya tetap, ada yang menurun, dan ada yang awalnya tidak terkena pengurangan, akhirnya terkena pengurangan.

Pilihan Editor:

Editor : Pimred Laksamana.id
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Pengobatan
Terkini