Pemerintah Indonesia resmi menerapkan pajak minimal global sebesar 15 persen mulai penerapan ini. Ini sejalan dengan diumumkannya Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 tahun 2024 di akhir tahun 2023 lalu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan bahwa kebijakan pajak minimum global 15% tidak akan berdampak pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) maupun UMKM.
Faktanya, perusahaan ini hanya memfokuskan diri pada perusahaan wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup besar multinasional.
Tidak ada perubahan dampak pada wajib pajak pribadi dan badan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ungkap Febrio dalam keterangannya, Kamis (16/1).
Febrio menjelaskan, kebijakan ini merupakan buah dari usaha negara-negara di seluruh dunia, khususnya Indonesia, selama paling tidak lima tahun terakhir.
Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi kompetisi tarif pajak yang tidak sejalan (race to the bottom) dengan memastikan bahwa perusahaan multinasional yang mempunyai pendapatan konsolidasi global minimal € 750 juta membayar pajak minimum 15% di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi.
Penerapan pajak minimum global menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih seimbang dan berdaya saing.
Melalui kebijakan ini, Febrio mengatakan bahwa pajak tidak lagi menjadi faktor utama dalam penentuan negara tujuan investasi.
"Ketentuan ini sangat positif dalam membantu menciptakan perpajakan global yang lebih adil. Dengan adanya norma ini, praktek penghindaran pajak, seperti melalui fulk guna nefarious, dapat dicegah," ujarnya.
Editor : Pimred Laksamana.id
