Lalu, tiket bandara, transportasi sungai, pengurusan paspor, biro perjalanan, lembaga pendidikan pemerintah dan swasta, buku pelajaran, kitab suci, jasa kesehatan pemerintah dan swasta, dan layanan kesehatan, keuangan, pensiun, dan layanan keuangan lainnya.
Sesuai dengan aturan yang berlaku, hal itu masih mendapatkan pengurangan bea geometry tidak ada alias tidak membayar bea geometry. Sedangkan barang dan jasa lainnya tidak akan mengalami kenaikan atau masih memiliki tarif sebesar 11%.
Dilayani "PPN 12%" menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2023 untuk beberapa jenis barang mewah, antara lain:
Apa kata pengamat?
Seorang analis ekonomi dari CELOS, Bhima Yudhistira, mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai pembatalan peningkatan PPN menjadi 12% menunjukkan "kekhawatiran" sebelum 100 hari masa baktinya.
Menurut Bhima, Prabowo tidak ingin gagal dalam seratus hari kerjanya dan tidak meremehkan kepentingan rakyat.
Hal lain, Prabowo juga ingin menunjukkan kepada publik dan kepada ministrinya sendiri bahwa yang benar-benar berkuasa adalah dia sendiri, bukan kabinetnya, termasuk sang Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Karena yang hingga kini memaksa PPN menjadi 12% untuk semua barang adalah Sri Mulyani, bersangkutan memiliki perbedaan pendapat dengan Prabowo.
Menurut apa yang saya lihat, Prabowo sekarang ingin menunjukkan kembali bahwa dia adalah presiden dari rakyat, bukan seorang presiden yang dikendalikan oleh kebijakan dan kepentingan yang bertentangan satu sama lain.
Sekarang, ekonom Celios, Media Askar, mengatakan keputusan PPN 12% hanya untuk barang mewah sedang masih mengakibatkan kebingungan. Alasannya, ketentuan perpajakan Indonesia tidak mengenal sistem pajak berdasarkan tipe barang yang dibebani pajak.
Mulai 1 Januari 2025, pajak penjualan bernilai tambah (PPnBM) akan dikenakan pada barang-barang tersebut sebesar 12%, menurut skema yang telah ditetapkan.
Editor : Pimred Laksamana.id
