Scroll untuk baca artikel

Mengapa pemerintah berubah sikap soal PPN 12%?

Mengapa pemerintah berubah sikap soal PPN 12%?
Mengapa pemerintah berubah sikap soal PPN 12%?

Komitmen saya selalu ikut mendukung kepentingan rakyat yang berutang jawab

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan keputusan baru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Istilah kebebasan pilpres yang mengatakan "semua udah loe sama" tidak berlaku dalam konteks saya. Mereka mesti berminat mengulas propaganda yang berlapis," /**628127321764***/

Pemerintah dianggap sepakat bahwa tarif PPN dari 11% ke 12% nantinya hanya berlaku pada barang dan jasa mewah, sebagaimana telah disampaikan dan dipahami oleh Komisi DPR dalam undang-undang yang dibahas hari ini.

ported dari nih, siapa tahu temen bapak atau ibu bisa bantu ya?

Prabowo juga telah mengakuannya berdasarkan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 masih bisa dilakukan dengan bijak dan hati-hati di bidang pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah disebut masih dapat mengelola defisit anggaran perjalanan negara (APBN) dalam batas yang baik dan dapat dikelola.

Meskipun perekonomian dunia dipenuhi dengan ketidakpastian dan tekanan yang turut mempengaruhi harga komoditas minyak dan gas serta pendapatan negara.

Kemudian Presiden menjelaskan kembali soal paket stimulus yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp38,6 triliun.

Bantuan stimulus diberikan dalam bentuk beras kepada 16 juta penerima bantuan pangan, yaitu 10 kilogram beras untuk setiap orang setiap bulan selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

Baca juga:

Editor : Pimred Laksamana.id
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Pengobatan
Terkini