Sebelum pergantian tahun, pemerintah mengumumkan keputusan baru tentang kenaikan tarif pajak penjualan (PPN) 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. "Keputusan" ini menunjukkan "kekhawatiran" Presiden Prabowo Subianto sebelum mencapai masa jabatan 100 hari, menurut analis ekonom.
Seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo untuk membatalkan peningkatan PPN menjadi 12% menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin dianggap gagal dan tidak setia pada rakyat dalam 100 hari pertama menjadi Presiden.
Kabinet Merah-Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan rampung masa jabatannya untuk periode berikutnya setelah menempuh 100 hari pada tanggal 21 Januari 2025.
"Prabowo ingin menunjukkan lagi bahwa dia adalah presiden yang paling rendah hati, mendengarkanlah perintah rakyat, dan tidak akan mencampakkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat," ujar Bhima kepada BBC News Indonesia, Selasa (31/12).
Presiden Prabowo menyampaikan, usulan pengenaan PPN sebesar 12% hanya akan berlaku pada barang dan jasawan mewah yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewahan (PPnBM).
Barbagai barang dan jasa selain yang termasuk dalam kategori mewah tidak ada perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun akan tetap 11% juga.
Keputusan ini, menurut Prabowo, adalah komitmen pemerintah yang memutuskan kepentingan rakyat kebanyakan, melindungi kemampuan pembelian masyarakat, dan memacu pembangunan ekonomi yang adil.
Keputusan PPN 12% telah diputuskan setelah adanya perdebatan yang terus berlangsung sejak awal Desember lalu.
.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi, dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
Editor : Pimred Laksamana.id
