Laksamana.id | Lampung Timur – Kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Rabu (15/7/2026), menjadi panggung bagi ratusan petani singkong untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi. Mulai dari anjloknya harga singkong, minimnya irigasi, keterbatasan alat mesin pertanian (alsintan), hingga kerusakan jalan yang menghambat distribusi hasil panen.
Di hadapan Wakil Presiden, para petani meminta pemerintah segera menetapkan harga dasar singkong minimal Rp2.500 per kilogram agar usaha tani tetap memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Merespons aspirasi tersebut, Gibran memastikan pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi untuk melindungi harga singkong melalui pembatasan impor ubi kayu dan produk turunannya, penetapan harga acuan, serta standarisasi alat ukur dan timbangan.
"Kalau tiga hal itu sudah berjalan, saya yakin harga akan lebih stabil dan kesejahteraan petani akan meningkat," tegas Gibran.
Tak hanya soal harga, pemerintah juga berkomitmen memperkuat permodalan koperasi, mempercepat bantuan alsintan, pembangunan jaringan irigasi, normalisasi saluran air, hingga pembangunan jalan usaha tani.
Persoalan jalan rusak pun menjadi perhatian serius. Menurut Gibran, setiap kunjungan ke Lampung selalu diwarnai keluhan masyarakat mengenai infrastruktur."Saya kalau ke Lampung pasti keluhannya jalan. Tidak perlu saling lempar tanggung jawab antara provinsi, kabupaten, atau pusat. Jalan yang menopang kegiatan ekonomi akan kami prioritaskan," ujarnya.
Sebelumnya, Gibran juga meninjau pembangunan Jembatan Way Bungur yang sempat mangkrak selama bertahun-tahun. Ia memastikan jembatan darurat akan selesai dalam dua pekan, sementara pembangunan jembatan permanen akan dilanjutkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah melaporkan bahwa daerahnya merupakan penghasil singkong terbesar kedua di Provinsi Lampung dengan produksi sekitar 1,1 juta ton per tahun. Ia juga memastikan ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat telah masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dan akan segera direalisasikan.
Kunjungan Wakil Presiden ini menjadi harapan baru bagi ribuan petani singkong di Lampung Timur. Publik kini menanti realisasi janji pemerintah, mulai dari perlindungan harga, pembangunan irigasi, bantuan alsintan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. (*)
Editor : Pimred Laksamana.id
