Menurutnya, disrupsi digital menghadirkan tantangan baru bagi dunia jurnalistik. Wartawan tidak hanya dituntut menyajikan informasi dengan cepat, tetapi juga harus memastikan berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ganjar menegaskan bahwa kompetensi wartawan tidak semata-mata diukur dari sertifikat kelulusan UKW. Kompetensi yang sesungguhnya tercermin melalui konsistensi dalam menjalankan profesi secara profesional, berintegritas, dan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik.
"Yang paling berkepentingan menjaga marwah profesi adalah wartawan itu sendiri. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan hanya berperan sebagai pendukung dalam menciptakan ekosistem pers yang sehat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, mengatakan bahwa pelaksanaan UKW merupakan instrumen penting untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme wartawan.
"Jurnalisme yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis menulis berita, tetapi juga oleh etika, integritas, dan adab dalam menjalankan profesi," kata Wirahadikusumah.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penyelenggaraan UKW di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, dukungan tersebut memungkinkan kegiatan berlangsung tanpa membebani peserta.Direktur Sekolah Jurnalistik Indonesia sekaligus Penguji Lembaga UKW PWI Pusat, Marah Sakti Siregar, menegaskan bahwa UKW bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman wartawan terhadap etika dan hukum pers.
"Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Karena itu, setiap karya jurnalistik harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar," ujar Marah Sakti.
Ia juga mengapresiasi konsistensi PWI Lampung dalam menyelenggarakan pendidikan dan uji kompetensi wartawan.
Editor : Pimred Laksamana.id
