Laksamana.id | Way Kanan Lampung —
Isu publik terkait pembangunan paviliun atau rumah dinas kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Way Kanan senilai Rp. 1,4 miliar dari APBD Way Kanan menuai beragam tanggapan. Namun, banyak pihak menilai narasi yang berkembang terkesan menyudutkan dan tidak mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap konteks kebijakan tersebut. (24/10/2025)
Faktanya, proyek tersebut bukan merupakan “permintaan” dari pihak kejaksaan, melainkan inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda) Way Kanan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga vertikal yang berperan penting dalam penegakan hukum serta pengawasan keuangan daerah.
Founder Mitra Adhyaksa, Ridwan Maulana, C.PL., CDRA, menegaskan bahwa opini publik yang menuding Kejari Way Kanan tidak peka terhadap kondisi masyarakat merupakan bentuk distorsi informasi yang dapat menciptakan persepsi keliru terhadap institusi kejaksaan.
“Jangan sudutkan Kejari Way Kanan. terkait kegiatan proyek tersebut. Itu murni kebijakan Pemda yang memiliki kewenangan mengatur belanja daerah, termasuk untuk mendukung sinergi antar lembaga,” jelas Ridwan, Kamis (23/10/2025).Menurut Ridwan, pembangunan paviliun atau rumah dinas Kejari Way Kanan merupakan langkah positif Pemda dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang hukum. Kejaksaan, katanya, merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam pendampingan hukum dan pengawasan keuangan.
Editor : YantoSumber : GERMASI
