Selain bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), diskusi juga perlu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan perlu membahas libur sekolah serta madrasah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen) dan Kementerian Agama.
"Pada akhirnya nanti biasanya ada surat keputusan bersama tiga menteri dari KemenPANRB, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur cuti dan liburnya," ungkap AHY.
"Tapi belum bisa ditentukan sekarang, belum bisa diberitahu sekarang karena masih perlu kita hitung dengan teliti. Pada waktunya akan kita beritahu," katanya.
Pemerintah telah mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan "Work From Anywhere" (WFA) untuk periode 24-28 Maret 2025 atau mendekati libur Lebaran 2025.
Diharapkan kebijakan ini dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan selama libur Lebaran.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di hari Senin (20 Januari 2025).
Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar.
Menurut Pratikno, Kementerian Perhubungan telah melakukan penanganan yang baik dalam penyelenggaraan libur Nataru.
Dia menekankan perlu adanya kerja sama lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.
"Mudik Lebaran 2025 akan melibatkan Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama dalam pembahasan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang jadwal libur Lebaran, dengan koordinasi bersama Kementerian Perhubungan," kata Pratikno.
Editor : Pimred Laksamana.id
