Keuangan negara, menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdiri dari penerimaan negara yang meliputi pajak, bea dan cukai, pendapatan yang bukan berbentuk pajak (PNBP), yang berasal dari pelepasan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan yang dialihkan, pendapatan dari badan layanan umum, pengelolaan barang negara dan akhirnya pendapatan yang berupa hibah.
Ya, instrumen pendapatan negara itulah pasti akan digunakan untuk menutup defisit akibat gagalnya peningkatan PPN, terutama dengan meningkatkan potensi dari pajak penghasilan perseorangan atau badan usaha.
Atau bisa juga dengan mengoptimalkan pendapatan dari PNBP. Dan apabila harga komoditas utama Indonesia seperti batubara atau kelapa sawit meningkat, tambahan pendapatan bisa di dapat dari situ.
Jika masih kurang, tak ada pilihan lain selain menambah utang, yang semestinya ditandatangani dengan Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Konsekuensinya, Jika pilihan tambahan pendapatannya berasal dari pajak, maka Wajib Pajak harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pemeriksaan konfirmasi yang lebih ketat atas harta yang belum dilaporkannya.
Apabila sumber tambahan penerimaan negara datang dari biaya layanan publik (PNBP) serta bea hasil dan cukai, persiapankan diri untuk menghadapi potensi naiknya tarif impor.
Jika pemerintah memutuskan untuk berutang, maka keluarnya Seri Nomor Berita Negara (SBN) akan meningkat.
Akan tetapi, sepertinya, untuk menutupi kemungkinan defisit anggaran tersebut, Pemerintah akan membagi beban tersebut secara rata.
Meskipun belum secara pasti, justru belum diketahui pilihan pemerintah untuk mengisi kekosongan anggaran tersebut.
Terlepas dari keputusan pemerintah nanti, situasi itu secara minimal akan menonjolkan persepsi pasar bahwa pemerintah Indonesia saat ini perlu biaya yang cukup besar.
Editor : Pimred Laksamana.id
