Pegiat mendengar kabar bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat dari 11 persen menjadi 12 persen hanyalah berlaku untuk barang mewah, seperti yang dikatakan Presiden Prabowo beberapa jam sebelum pergantian tahun ini, sebenarnya cukup menyenangkan.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, kemudian beredar pada hari berikutnya, menyebutkan bahwa PPN tetap disebut meningkat 12 persen tetapi ditingkatkan dengan koefisien 11/12, sehingga PPN yang dibayarkan tetap 11 persen.
Hanya untuk barang mewah, koefisiennya adalah 12/12 yang berarti PPN untuk barang mewah jenisnya tertentu sudah ditetapkan dalam PPnBM dan jumlahnya rendah.
Kenaikan PPN yang rencananya dilaksanakan sejak 1 Januari 2025 tepatnya ditunda untuk saat ini.
Dengan demikian, keputusan pada saat 'waktu tambahan' itu akan membuat kemungkinan penerimaan yang diterima oleh negara akan berkurang dan defisit anggaran akan makin besar.
Menurut berbagai sumber informasi yang saya temukan, jika kenaikan PPN diterapkan, maka pemerintah akan mendapat tambahan pendapatan sekitar Rp75 triliun, sebagaimana diungkap oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Fabio Kacharibu, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN khusus barang mewah seperti yang diterapkan saat ini diduga hanya akan menghasilkan sekitar Rp3,2 triliun.
Di sisi lain, stimulus atau insentif yang telah diberikan sebagai penyangga daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN masih tetap akan dilanjutkan, yang menurut catatan Kementerian Keuangan sebesar Rp38,6 triliun.
Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian kondisi ini, pembatalan kenaikan PPN dan percepatan stimulus ekonomi akan meningkatkan defisit sebesar Rp35,4 triliun.
Kalau potensi tambahan income tax seberat Rp75 triliun tetapi tidak terwujud, dianggap sebagai pendapatan APBN, maka pemerintah pasti harus mendapatkan penggantinya
Editor : Pimred Laksamana.id
