Sementara itu, beberapa negara seperti Brunei Darussalam tidak mengenakan pajak ADMI dalam transaksi domestik, dan Timor Leste hanya memberlakukan tariff sebesar 2,5% untuk barang dan jasa importir.
Di kawasan yang sama, ada beberapa negara dengan taru PPN yang hampir atau sama dengan Indonesia.
Filipina merupakan contoh yang telah lama menerapkan/beban PPN sebesar 12 persen, sementara Vietnam menerapkan sistem dua tingkat dengan tarif PPN 5 persen dan 10 persen tergantung jenis barang atau jasa.
Myanmar, di sisi lain, mulai dengan tarif 5 persen namun dapat meningkat hingga 100 persen untuk beberapa barang atau jasa tertentu.
Dalam konteks ini, penurunan tarif PPN di Indonesia mencerminkan tren global yang berusaha memperluas basis pajak untuk mendukung anggaran negara.
Bahwa struktur ekonomi di Indonesia, di mana sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah berperan besar, membuat kebijakan ini lebih terasa berat.
Dampaknya justru lebih berat bahkan melebihi negara maju yang memiliki sistem perlindungan sosial yang lebih kuat.
Perlu Lebih Transparan
Jadi untuk menanggapi hal itu, Indonesia harus melakukan langkah-langkah tertentu yang memfokuskan pada kebutuhan masyarakat.
Beberapa langkah perlu diambil, antara lain Pemerintah harus segera meningkatkan transparansi mengenai penggunaan hasil pajak. Salah satu sebab utama di balik reaksi keras terhadap peningkatan PPN adalah keraguan masyarakat tentang kemampuan dana negara untuk digunakan secara efektif.
Editor : Pimred Laksamana.id
