Mulai 1 Januari 2024, kebutuhan pajak pokok (Pajak Pertambahan Nilai atau PPN) tambahan telah dinaikkan sebesar satu persen.
Jika bukan ini pertama kalinya, anak muda generasi Z dan pencinta K-pop banyak turun ke jalan sebagai bagian dari perlawanan terhadap peningkatan PPN dengan alasan yang khas mereka: salah satunya kekhawatiran bahwa harga tiket konser akan meningkat.
Pemogokan pekerja juga berlanjut hingga ke jalan, karena mereka khawatir bahwa kenaikan gaji sebesar 6,5 persen tidak dapat mengatasi inflasi.
Tidak hanya isyarat untuk menyesuaikan, melainkan juga ekspresi sikap tentang kebijakan fiskal yang dianggap membuburkan.
Skenario ini sebenarnya bukanlah hal baru. Konsep hidup ini telah lama dikenal sebagai strategi seseorang untuk mengelola pengeluaran dan mencapai keseimbangan keuangan.
Namun, dalam konteks peningkatan Pajak Pertambahan Nilai, praktik ini tampak lebih sebagai bentuk protes sosial-ekonomi.
Banyak masyarakat percaya bahwa meningkatnya PPN langsung mengarah pada kebutuhan pokok sehari-hari mereka, menurunkan kemampuan belanja, dan menambahkan tekanan tambahan di tengahкономi yang masih belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi.
Meskipun Pajak Penghasilan Negara (PPN) merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan, yaitu sekitar 40 persen dari total penerimaan pajak, kebijakan ini memerlukan strategi komunikasi dan implementasi yang matang agar tidak menimbulkan ketegangan sosial.
Bahasa Indonesia: Sebenarnya Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi tantangan ini. Banyak negara lain juga mengadakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai instrumen fiskal utama.
.
Editor : Pimred Laksamana.id
