Presiden Prabowo Subianto menekankan barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok masyarakat tersebut, bahwa sebagaimana selama ini, masih berlaku fasilitas PPN bebas dengan tarif nol persen.
Presiden menyampaikan hal tersebut mengenai pelaksanaan PPN sebesar 12 persen yang secara resmi berlaku sejak Rabu (01/01/2025).
"Pada barang dan jasa yang tergolong kebutuhan primer masyarakat, masih berlaku fasilitas pengecualian atau tarif PPN nol persen seperti sedia kala," kata Prabowo dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (31 Desember 2024).
Baca juga:
Menurut Presiden, barang dan jasa dasar seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu segar dan air minum, serta jasa pendidikan, kesehatan, transportasi publik dan rumah sederhana, diberi insentif PPN saat ini.
Sementara itu, pajak penjualan besar (PPnBM) dinaikkan 12%. Pajak penjualan besar ini diterapkan pada barang-barang mewah dan jasa mewah yang telah menurut pemerintah merupakan jenis layanan yang telah terkena penambahan pajak.
Dari hutan belantara hingga kompleks makanan yang populer di kalangan masyarakat kelas atas.
Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mendirikan sistem perpajakan yang lebih menguntungkan rakyat.
"Saya yakin sudah jelas bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk menciptakan sistem pajak yang adil dan demokratis," kata Presiden.
Daftar Barang yang Mengenal Kenaikan Biaya Tariff 12 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa barang dan jasa yang sudah sejak awal dilaporkan terkena pajak bulanan 11 persen (PPN) tidak akan mengalami kenaikan efeknya lagi dari 1 Januari 2025 ke depan.
Editor : Pimred Laksamana.id
