Scroll untuk baca artikel

Polres Lampung Barat: Ungkap Kasus Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan Perbankan

Polres Lampung Barat: Ungkap Kasus Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan Perbankan
Polres Lampung Barat: Ungkap Kasus Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan Perbankan

Kapolres menyatakan bahwa modus operandi yang digunakan tersangka melibatkan' Kredit Topengan (KUR),Kredit Tampilan (KUR),penyalah Gunaan Uang Ansuran,Penyalah gunaan Uang Ansuran,Debet Tanpa Sepengetahuan,Pinjaman Pribadi,manipulasi data transaksi keuangan yang seharusnya tercatat dalam sistem bank. Dengan cara ini, tersangka diduga dapat menyembunyikan aliran dana yang berpotensi merugikan nasabah maupun institusi perbankan itu sendiri.

“Penyelidikan awal menunjukkan bahwa tindakan ini dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan posisinya dalam struktur organisasi bank. Dugaan ini diperkuat oleh bukti-bukti berupa dokumen palsu dan rekaman sistem internal bank,” ujar Kapolres.Polres Lampung Barat telah menyita sejumlah barang bukti berupa

1. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/86/x/Res.2.2/2024/Reskrim,Tanggal 24 Oktober 2024 Telah dilakukan tindakan penyitaan barang bukti berupa dari penguasa barang a.n.DEDY JUNAIDI (Plapor): 1(satu) eksemplar Laporan Hasil pemeriksaan khusus Nomor : LHPK-02/DAI/5/2024 Tanggal 20 mei 2024, 74 ( tujuh puluh empat) eksemplar foto copy legalisir dukumen Kredit KUR Debitur, 74(tujuh puluh empat)lembar berita acara kunjungan debitur, 11 (sebelas)Lembar voucher penarikan,26( dua puluh enam) eksemplar rekening koran Bank Lampung dan Lain Lain.Potensi Kerugian

Kapolres menyebutkan bahwa kerugian akibat kasus ini masih dalam tahap perhitungan. Namun, indikasi awal menunjukkan potensi kerugian yang mencapai Puluhan juta atau ratusan juta rupiah. Hal ini tidak hanya merugikan institusi perbankan tetapi juga para nasabah yang telah mempercayakan dana mereka,berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka dapat dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan. Ancaman hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara selama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00(dua milyar rupiah) diancam dengan pidana penjara sekurang kurang nya 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas ) tahun serta denda sekurang kurang nya Rp. 10.000.000.000.00(sepuluh miliar rupiah)dan paling banyak 200.000.000.000.00(dua ratus miliar rupiah).

Imbauan kepada MasyarakatDi akhir konferensi pers, Kapolres Lampung Barat mengimbau masyarakat, khususnya nasabah perbankan, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas. Ia juga mengingatkan pentingnya melaporkan segera jika menemukan transaksi mencurigakan dalam rekening masing-masing,kami menghargai peran serta masyarakat dalam membantu proses penegakan hukum. Informasi dari masyarakat sangat membantu kami untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya.

Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah awak media, perwakilan bank terkait, serta aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di wilayah Lampung.(Saka Ard)

Editor : Pimred Laksamana.id
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Pengobatan
Terkini