Scroll untuk baca artikel

Jika Bawaslu Kota Metro Tidak Tegas LSM GMBI Lambar Siap Turunkan Massa Untuk Membantu Distrik GMBI Kota Metro Dalam Menegakkan Keadilan!!!

Jika Bawaslu Kota Metro Tidak Tegas LSM GMBI Lambar Siap Turunkan Massa Untuk Membantu Distrik GMBI Kota Metro Dalam Menegakkan Keadilan!!!
Jika Bawaslu Kota Metro Tidak Tegas LSM GMBI Lambar Siap Turunkan Massa Untuk Membantu Distrik GMBI Kota Metro Dalam Menegakkan Keadilan!!!

Dalam kesempatan itu, Kordiv Investigasi LSM GMBI Provinsi Lampung, S. Purnomo menambahkan bahwa Ketua Bawaslu Kota Metro harus meyakini masyarakat akan bekerja tegak lurus dan merekomendasikan Qomaru Zaman beserta pasangannya untuk didiskualifikasi dari pencalonan."Hari ini tinggal bagaimana Bawaslu membuktikan bahwa Lembaga ini tegak lurus dengan peraturan dan perundang-undangan. Tunjukkan bahwa Bawaslu berpihak kepada rakyat dengan merekomendasikan pembatalan atau diskualifikasi terhadap pasangan WARU. Karena apa yang dilakukan oleh Qomaru Zaman telah merugikan salah satu pasangan calon," ucapnya.

"Meskipun mungkin ada dugaan intervensi dari oknum-oknum tertentu dengan alasan menjaga situasi Kamtibmas, namun Bawaslu harus tegak lurus. Hari ini yang kita lihat adalah bagaimana kemudian Bawaslu menghadirkan rekomendasi ke KPU sesuai dengan harapan masyarakat. Persoalan ini harus disikapi dengan tegas dan tegak lurus," tambahnya.Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Metro, Hendro Edi Saputro mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima salinan putusan serta bukti pembayaran yang menunjukkan bahwa pembayaran tersebut telah dilakukan.

Selain itu, pihak tersebut juga telah mengakui kesalahan yang terjadi dan proses hukum telah mencapai tahap inkrah. Saat ini, langkah selanjutnya akan dibahas dalam rapat yang akan datang, namun keputusan lebih lanjut masih menunggu dasar hukum yang jelas sebagai acuan tindak lanjut."Kami sudah menerima salinan putusan dan bukti pembayaran juga sudah dikasih tahu, dia sudah membayar dan mengakui kesalahannya kemudian sudah Inkrah. Tinggal rapat nanti seperti apa tindaklanjutnya, karena harus ada dasar hukum," jelasnya.

Mengenai proses diskualifikasi, KPU merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan hal tersebut. Rekomendasi dari pihak terkait masih dalam tahap penyusunan dan belum dapat disampaikan. Rencana tindak lanjut akan dilakukan setelah salinan putusan diterima dan proses konsultasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian langkah dengan peraturan yang berlaku."Yang mendiskualifikasi itu KPU, rekomendasi kita belum dibuat. Nanti kan kita Konsultasikan dahulu setelah dapat salinannya," ujar Hendro.

Terkait dengan surat pengantar, dokumen tersebut diperkirakan baru akan tersedia pada hari Senin atau Selasa mendatang. Pengantar tersebut belum diserahkan kepada KPU, dan statusnya masih dalam proses. Hasil koordinasi dalam rapat pleno yang akan datang diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai perkembangan ini, mengingat pleno tersebut belum dilaksanakan.

"Untuk Surat pengantarnya belum ada, paling nanti senin atau nggak Selasa. Pengantarnya belum sampai ke KPU, ya tidak tahulah tinggal nanti waktu pleno berjalan seperti apa hasil koordinasinya karena belum pleno," kata Hendro.Hendro menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada surat dalam bentuk apapun yang disampaikan dari Bawaslu kepada KPU Metro.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dokumen terkait belum ditandatangani dan pengantar masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, langkah-langkah lebih lanjut masih menunggu kelengkapan administrasi yang diperlukan."Dipastikan belum ada surat dalam bentuk apapun ke KPU karena saya juga belum tanda tangan. Pengantarnya belum, lagi diproses buat," pungkasnya.

(Saka Ard)

Editor : Pimred Laksamana.id
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Pengobatan
Terkini