Karena posisi kasus pidana ini dikaitkan dengan kasus perdata yang disidangkan sebelumnya, Selepeg menduga ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus ini. Dugaan itu lahir, karena mereka menilai proses hukum kurang transparan, bukti yang dihadirkan tidak ada yang asli, saksi tidak mengetahui langsung, saya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada perikatan perdata.Dimana panitera yang salah mencatatkan keterangan Selepeg, serta bukti rekaman sidang dan berita dirinya di sidang perdata nomor 56/ Pdt.G/2013/PN.Ap., tidak dihadirkan di persidangan. Putusan majelis hakim berbeda jauh dari bukti yang mereka ajukan.
Selepeg berharap pengadilan yang lebih tinggi mampu meninjau ulang bukti dan kesaksian, serta Putusan baik ditingkat pertama maupun banding, sehingga keadilan yang diharap dapat terwujud."Saya menaruh harapan dan keyakinan, dalam proses kasasi , kebenaran akan terungkap, dan keadilan akan ditegakkan,” ucapnya
Oleh karena melalui Penasihat Hukum, merasa menjadi Korban permainan hukum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) untuk menolak semua tuduhan yang ditimpakan kepada dirinya sebagai orang awam hukum yang tidak berpendidikan dan masyarakat kecil.Disinggung kemungkinan ada “orang kuat” yang melindungi pelapor untuk merekayasa hukum supaya bisa menguasai lahan warisan leluhurnya, Selepeg, tidak menjawab lugas. Dia berujar hanya mendengar ada oknum anggota DPR RI dari partai besar (red-PDI Perjuangan), yang berlatar belakang advokat di belakang pelapor.
Namun, apalah ada intervensi kekuasaan dalam proses pelaporan sampai putusan hakim dijatuhkan, dia mengaku tidak tahu.“Semoga tidak benar ada intervensi dari oknum itu, seperti informasi yang saya dengar. Tapi jika benar, kami mohon lembaga yudikatif, khususnya MA, dan Komisi Yudisial mengembalikan marwah lembaga untuk bisa memberi keadilan hukum tanpa memandang status atau kedudukan seseorang,” harap Selepeg. (red) Editor : Pimred Laksamana.id
