yang menunjukkan pemberian hadiah di lokasi badan usaha tanpa izin resmi dapat digunakan sebagai indikasi adanya penerimaan gratifikasi yang melanggar hukum.Dalam kasus ini, keempat unsur tersebut tampaknya dapat terpenuhi, yaitu: pejabat negeri yang menerima hadiah, hadiah yang terkait dengan jabatannya, melanggar tugasnya dalam pengawasan izin usaha, serta tidak adanya pelaporan ke KPK. Jika terbukti, ini bisa mengarah pada tindakan pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.( Red )
Editor : Pimred Laksamana.idKasus Gratifikasi Pejabat Menerima Hadiah di Lokasi Badan Usaha Tanpa Izin Resmi
Berita Terkait
