“Jika benar semua biaya penyelamatan Harimau Bakas ditanggung pihak Lembah Hijau, maka pertanyaan besar muncul: ke mana anggaran BKSDA Bengkulu–Lampung selama ini?” tegas Ridwan.
Ia menuntut transparansi penggunaan dana konservasi satwa liar dan meminta dilakukan audit keuangan serta audit kinerja BKSDA.
“Jangan sampai anggaran negara untuk penyelamatan satwa hanya jadi angka di laporan, sementara lembaga non-negara yang justru keluar biaya nyata di lapangan,” ujarnya.
Ridwan menegaskan, bila benar dana operasional penanganan satwa dimiliki BKSDA namun seluruh pembiayaan dilakukan pihak swasta, maka patut diduga terjadi salah kelola atau penyimpangan anggaran.“Publik berhak tahu bagaimana uang negara digunakan. Ini menyangkut akuntabilitas dan integritas lembaga konservasi,” pungkasnya.
Editor : YantoSumber : GERMASI
