APBD pada dasarnya bukan hanya alat administrasi keuangan, melainkan juga instrumen ekonomi. Melalui APBD, pemerintah daerah menstimulasi permintaan domestik, mendorong investasi publik, dan menggerakkan sektor riil. Maka ketika dana transfer dari pusat menyusut, daya dorong fiskal daerah pun melemah, dan ini bisa berimplikasi pada meningkatnya pengangguran serta turunnya kesejahteraan masyarakat.
Ketergantungan Fiskal dan Tantangan Struktural
Masalah utama banyak daerah di Indonesia adalah ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Menurut data Kementerian Keuangan, sebagian besar daerah masih mengandalkan lebih dari 70% pendapatan APBD dari dana transfer. Artinya, otonomi fiskal yang menjadi semangat desentralisasi belum sepenuhnya terwujud.
Ketergantungan ini menimbulkan dua risiko besar. Pertama, daerah menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Kedua, muncul kecenderungan pasif: pemerintah daerah lebih fokus menunggu dana turun daripada berinovasi menggali potensi lokal. Padahal, semangat otonomi daerah sejatinya adalah menciptakan kemandirian dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan.Dalam perspektif teori ekonomi pembangunan, sebagaimana dikemukakan Todaro dan Smith (2015), pertumbuhan yang berkelanjutan memerlukan capacity building — kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya sendiri, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat institusi ekonomi lokal. Tanpa itu, daerah akan terjebak dalam ketergantungan fiskal jangka panjang yang menghambat inovasi dan produktivitas.
Editor : Yanto
