"Apa yang sudah dilakukan oleh pihak BPJN Sulut dalam hal ini PPK 1.1 Sam Haerani sangat tidak pantas, dan tidak mencerminkan dia sebagai pejabat yang ada di instansi pemerintah," tegas Resa.
Resa juga meminta Kepala BPJN Sulut mengevaluasi kinerja PPK 1.1 Sam Haerani dan Kasatker Ringgo Radetyo, karena dinilai tidak mampu membina bawahan dan arogan terhadap jurnalis. "Saya minta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk segera mengevaluasi kinerja dari PPK 1.1Sam Haerani dan Kasatker Ringgo Redetyo, karena tidak mampu membina bawahan dan arogan terhadap wartawan, kalau perlu segera copot Sam Haerani dari jabatannya," tegasnya.
Resa menambahkan, kantor BPJN adalah instansi pemerintah, bukan sarang preman berkedok logo korpri. "Jangan sampai masyarakat menilai bahwa BPJN adalah sarang preman, karena awak media saja mereka perlakukan demikian apa lagi masyarakat biasa yang berurusan dengan instansi ini," tegasnya.
Masyarakat dan organisasi pers mengecam keras intimidasi dan pelecehan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas. Mereka menuntut investigasi dan sanksi tegas terhadap pelaku.Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Menghalang-halangi jurnalis adalah pelanggaran undang-undang dan prinsip demokrasi. Kasus ini harus diusut tuntas agar tidak ada jurnalis yang mengalami perlakuan serupa. Masyarakat menanti tindakan tegas aparat penegak hukum!
Editor : Yanto
