Laksamana.id | Kediri —
SMA Negeri 1 Ngadiluwih memberlakukan iuran sekolah yang cukup fantastis sebesar Rp 1.500.000 per siswa untuk tahun ajaran 2025/2026. Selain iuran ini, sekolah juga mendapatkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Program Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Iuran sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah ini digunakan untuk apa saja padahal sudah ada BOS Dan BPOPP (8 September 2025).Saat di tanya oleh awak media perihal pelaporan dana BOS kepala sekolah jawabnya," ini bukan masa saya,masih masa kepala sekolah yang lama , kita juga sudah di periksa oleh inspektorat dan Kejaksaan," terang Kepala sekolah Firstina Husniya Wury.
Lanjut saat di tanya oleh awak media untuk apa sumbangan sebesar 1.500 satu juta lima ratus ribu rupiah di sekolah ini untuk apa saja , " Pastinya ini untuk kebutuhan siswa," jawabnya Firstina Husniya Wury.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa semua sekolah negeri (SMA, SMK, dan SLB) di Jawa Timur wajib bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Beliau menegaskan tidak ada kebijakan yang mengizinkan pungutan di sekolah negeri. Meskipun demikian, komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana melalui sumbangan sukarela dengan tetap memperhatikan peraturan dan transparansi. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan pungli di sekolah negeri kepada dinas pendidikan setempat.
Editor : Yanto
