Laksamana.id | Jepara - Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan relokasi Pasar Bangsri, Kabupaten Jepara, kembali mencuat setelah pelapor dan awak media investigasi ke lapangan, pelapor mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) untuk segera mengusut tuntas kasus yang telah menyerap anggaran sebesar Rp 65,3 miliar sejak 2018 hingga 2024. Proyek yang semula diharapkan menjadi pusat ekonomi pasar rakyat modern justru terbengkalai dan belum bisa difungsikan secara layak, terjadi dugaan skandal korupsi.
Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam pelaksanaannya, besi baja diduga tidak bersertifikat SNI, dan ketidakkesuaian sepekfikasi teknik, termasuk pengerjaan atap dua kali, dugaan penggunaan material tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), serta indikasi pemborosan anggaran yang diduga kuat merugikan negara.
Kasus ini menyeret beberapa pihak, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kabid Cipta karya Kabupaten Jepara, kontraktor pelaksana, serta DPRD yang dinilai gagal melakukan pengawasan ketat. Pelapor, Hariyanto, seorang warga yang aktif mengawal proyek ini, menyoroti ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran.
"Mengapa harus ada anggaran atap lagi di 2023, padahal di 2019 sudah dianggarkan? Ini patut dipertanyakan. Jangan sampai ada permainan yang merugikan negara," tegas Hariyanto.
Berdasarkan catatan, proyek ini telah menghabiskan anggaran dalam beberapa tahap sebagai berikut: 2018: Pembangunan awal paket 1 & 2 – Rp 11,1 miliar, 2019: Pembangunan utama, termasuk atap pertama – Rp 14,4 miliar, 2020: Penyusunan dokumen Amdal – Rp 376 juta , 2021: Lanjutan pembangunan – Rp 5 miliar, 2022: Pembangunan dan penataan halaman – Rp 9,4 miliar, 2023: Pembangunan lanjutan, termasuk atap kedua – Rp 14 miliar, total serapan anggaran sebesar Rp 65,3 miliar rupiah.
Meski sudah menelan anggaran besar, kondisi Pasar Bangsri masih jauh dari kata selesai. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan, terutama atap yang masih bocor, dan material yang diduga tidak sesuai standar dan tidakesesuaian sepekfikasi teknik, dari sepek terjadi sambungan besi baja, gording yang tidak lurus amburadul terlihat jelas.Dugaan penyimpangan proyek ini sudah dilaporkan ke Kejati Jateng sejak 2023. Laporan tersebut diperkuat dengan investigasi Suara Keadilan pada akhir 2024 serta laporan tambahan dari masyarakat pada awal 2024. Namun, hingga kini baru ada babak baru rencana pemanggilan terhadap para pihak - pihak yang terlibat, kami berterima kasih saat ini ada informasi lanjutan ada perkembangan signifikan terkait penyelidikan kasus ini disegerakan.
"Kami hanya ingin pasar ini segera selesai dan bisa digunakan dengan baik. Jangan sampai uang negara habis percuma," ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Salah satu indikasi penyimpangan yang mencolok adalah pengerjaan atap yang dilakukan dua kali, dan adanya dugaan adendum dua gambar sepekfikasi teknis antara penyelenggara dan kontraktor. Fakta ini menimbulkan dugaan pemborosan anggaran yang mengarah pada indikasi korupsi. Selain itu, ditemukan dugaan penggunaan material baja tidak sesuai SNI dan tidak bergaransi, yang berpotensi membahayakan keselamatan pedagang dan pengunjung.
Audit 2019 bahkan mengungkap bahwa ketebalan acian pada dinding dan pengurangan volume beton menyebabkan kerugian Rp 19 juta, dan dugaan menyeluruh total kerugian negara bisa taksir mencapai puluhan miliar rupiah.
Editor : Pimred Laksamana.id
