Dengan indikasi adanya potensi pelanggaran hukum dalam proyek ini, aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat diharapkan segera turun tangan. Jika tidak, maka praktik buruk dalam pengelolaan dana desa akan terus berulang, merugikan masyarakat dan memperburuk kepercayaan terhadap pemerintahan desa.(tim/pardamean sitanggang)
Baca juga: VIRAL..SARANG PUNGLI SATPAS SIM Polres Metro Karawang Diduga OKNUM ANGGOTA Lakukan Pungli
Editor : Pimred Laksamana.id
