LAKSAMANA.id / Siantar - Diduga melakukan penghinaan, Penistaan, dan Pelecehan terhadap etnis Simalungun Dewan Pimpinan Pusat Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun melakukan Somasi terhadap Walikota Pematangsiantar,Kepala Dinas Sosial, Camat Siantar Barat dan Lurah Kelurahan Timbang Galung.Hal tersebut dikatakan Ketua Umum DPP-PACS dr.Sarmedi Purba S.pog didampingi Sekretaris Jenderal Dr.Lisman Saragih MM, Djapaten Poerba dan Rohdian Purba MSi kepada Wartawan di kantor DPP-PACS Sabtu (15/6/2024).
dr.Sarmedi Purba mengatakan Somasi terhadap keempat orang tersebut disampaikan melalui surat nomor 06/DPP.PMSU/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal : Somasi Dugaan Penghinaan, Penistaan dan Pelecehan Etnis Simalungun.Dalam surat Somasi tersebut dijelaskan bahwa Penghinaan, Penistaan, dan Pelecehan terhadap etnis Simalungun diduga dilakukan oleh :
1. dr.Susanti Dewayani SpA Walikota Pematangsiantar.2. Pardomuan Nasution SS.M.SP Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.
3. Herwan AR Saragih SH Camat Siantar Barat Kota Pematangsiantar.4. Syahrizal Hasibuan Lurah Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Kota Pematangsiantar merupakan tanah leluhur etnis Simalungun dimana saat sebelum Indonesia merdeka dipimpin Raja Sang Naualuh Damanik etnis Simalungun dan banyaknya bukti pendukung lainnya yang membuktikan Pematangsiantar adalah tanah leluhur etnis Simalungun.Disebutkan dalam surat Somasi tersebut bahwa sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di NKRI budaya kearifan lokal wajib untuk dilestarikan dan dikembangkan Pemerintah termasuk Pemko Pematangsiantar berkewajiban melestarikan budaya Simalungun sebagai kearifan lokal di Kota Pematangsiantar.
Selama ini Pemko Siantar mengadakan acara pemerintahan yang berhubungan dengan adat budaya sudah menjadi kewajiban mengedepankan budaya Simalungun sebagai kearifan lokal misalnya pada acara :1.Setiap tamu resmi Pemerintah Kota Pematangsiantar seperti Presiden RI, Menteri, Panglima TNI, Polri, Gubernur dan tamu lainnya selalu diberikan cinderamata dan seperangkat pakaian adat etnis Simalungun oleh Pemangku Adat Simalungun.2.Bahwa setiap acara resmi Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam acara penyambutan tetap menampilkan tari budaya Simalungun dan pakaian adat etnis Simalungun.3.Pada beberapa kegiatan Pemerintah Walikota Pematangsiantar dan Pejabat lainnya di Kota Pematangsiantar kerap telah mengenakan pakaian adat dan budaya etnis Simalungun termasuk pada acara kenegaraan pada hari jadi Kota Pematangsiantar.
4.Seluruh bangunan pemerintah BUMN, BUMD, TNI, Polri, dan Swasta di Pematangsiantar seluruhnya menggunakan arsitektur dan ornamen etnis Simalungun.5.Motto Kota Pematangsiantar adalah "Sapangambei Manoktok Hitei (merupakan bahasa Simalungun) walaupun sampai saat ini belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
Adapun kronologis dugaan Penistaan dan Pelecehan terhadap etnis Simalungun adalah sebagai berikut :1. Bahwa Rabu 5 Juni 2024 telah dilaksanakan acara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan penyambutan TP PKK Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan menggunakan pakaian adat dan busana daerah lain yang bukan pakaian adat dan budaya etnis Simalungun sebagai budaya kearifan lokal di kota Pematangsiantar.
2. Bahwa pada acara penyambutan TP PKK Provinsi Sumatera Utara tersebut Pemerintah Kota Pematangsiantar melaksanakan penyambutan oleh siswa yang menggunakan busana adat dari daerah lain bukan mengenakan pakaian adat budaya etnis Simalungun dan menampilkan tari yang tidak merupakan tari adat budaya Simalungun sebagai budaya kearifan lokal selaku tuan rumah di Kota Pematangsiantar3. Bahwa pada acara dimaksud dihadiri oleh pejabat-pejabat Kota Pematangsiantar antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Camat Siantar Barat, dan Lurah Timbang Galung yang membuktikan bahwa acara dimaksud TP PKK Provinsi Sumatera Utara adalah atas sepengatahuan para pejabat dimaksud serta adanya pembiaran penampilan budaya suku lain bukan budaya etnis Simalungun.
Editor : Pimred Laksamana.id
