PERCIBA juga mendorong agar pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian terhadap tata kelola pembangunan daerah yang menggunakan anggaran negara.
"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta penjelasan. Jika proyek itu dilaksanakan sesuai ketentuan, pemerintah tentu dapat menunjukkan dokumen dan hasil pekerjaannya. Tetapi jika memang ditemukan penyimpangan, jangan sampai persoalan tersebut dibiarkan tanpa pemeriksaan," tegas Epriyadi.
Ia menambahkan, pejabat publik harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang melekat dengan tanggung jawab pelayanan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena surat resmi tidak mendapatkan jawaban. Pemerintahan yang baik harus berani terbuka, berani diperiksa, dan berani mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara," ujarnya.Publik Menunggu Jawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Editor : Novra Arina
