Epriyadi menegaskan, surat konfirmasi yang disampaikan PERCIBA bukan bertujuan mencari kesalahan pribadi pejabat pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan negara.
Namun, ketika surat resmi yang berisi pertanyaan mengenai pembangunan proyek bernilai puluhan miliar rupiah tidak memperoleh jawaban, kondisi tersebut patut menjadi perhatian pimpinan daerah dan lembaga pengawasan.
"Ketua DPRD, Kepala Inspektorat, dan Bupati Lampung Barat sudah selayaknya mengingatkan Sekda Nukman. Beliau merupakan pejabat yang harus memahami pentingnya pelayanan publik, transparansi, dan pertanggungjawaban anggaran. Jangan sampai masyarakat yang meminta penjelasan justru dibiarkan tanpa kepastian," tegas Epriyadi.
Ia mempertanyakan komitmen tata kelola pemerintahan yang berintegritas apabila komunikasi dan permintaan klarifikasi dari lembaga masyarakat belum mendapatkan respons yang semestinya."Bagaimana kita mau berbicara tentang pemerintahan yang berintegritas apabila pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menunjukkan respons yang baik terhadap surat resmi masyarakat? Ini bukan persoalan pribadi, tetapi persoalan keterbukaan dan tanggung jawab terhadap uang negara," lanjutnya.
Editor : Novra Arina
