"Wartawan bukan hakim dan bukan pula jaksa. Tugas wartawan adalah menggali fakta, melakukan verifikasi, menghadirkan informasi dan memberikan ruang kepada semua pihak untuk menjelaskan," tegasnya.
Khusus pemberitaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran maupun persoalan hukum, wartawan diminta berhati-hati menggunakan istilah seperti "diduga", "terindikasi" atau "menurut keterangan", serta memastikan penggunaannya sesuai fakta dan konteks.
Muklis juga mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kritik terhadap pemerintah maupun pihak lain merupakan bagian dari tugas jurnalistik, tetapi harus disampaikan berdasarkan fakta dan bukan karena kepentingan pribadi, tekanan maupun pesanan pihak tertentu.
"Kita boleh kritis, tetapi tetap santun. Kita boleh mengungkap persoalan, tetapi tetap memberikan ruang klarifikasi," ujarnya.
Selain etika dan profesionalisme, Muklis mendorong wartawan di Lampung Timur untuk terus meningkatkan kompetensi, termasuk melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Menurutnya, UKW tidak sekadar berkaitan dengan sertifikat, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan pemahaman, kemampuan dan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik."Wartawan yang kompeten lebih siap menghasilkan berita berkualitas dan dipercaya masyarakat," katanya.
Muklis berharap insan pers di Lampung Timur terus menjaga marwah profesi dengan mengedepankan kode etik jurnalistik, verifikasi dan konfirmasi.
"Jangan sampai kecepatan mengalahkan ketepatan. Jangan sampai kepentingan berita mengalahkan etika. Dan jangan sampai satu informasi tanpa konfirmasi kemudian menjadi sebuah berita yang merugikan orang lain," tegasnya.
Dia mengajak seluruh insan pers bersama-sama membangun jurnalistik Lampung Timur yang profesional, berintegritas dan berimbang.
Editor : Pimred Laksamana.id
