Keterbukaan informasi, kata dia, dapat membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
"Peningkatan PAD bukan semata-mata soal mengejar angka penerimaan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai program pemerintah lainnya," jelas Muklis.
Karena itu, dia menilai sinergi antara pemerintah daerah, Bapenda dan insan pers perlu terus diperkuat.
Media membutuhkan informasi yang terbuka dan akurat agar pemberitaan dapat disampaikan secara proporsional. Sebaliknya, pemerintah juga membutuhkan media sebagai mitra komunikasi untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan program kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Muklis juga menyampaikan paparan bertema "Membangun Jurnalistik Profesional, Beretika dan Berintegritas".
Dia mengingatkan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, profesionalisme dan etika harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas jurnalistik.
"Berita yang baik bukan sekadar berita yang cepat tayang, tetapi berita yang benar, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.Muklis menekankan pentingnya verifikasi dan konfirmasi, terutama ketika wartawan memperoleh informasi berupa dugaan, tudingan atau persoalan yang menyangkut seseorang maupun lembaga.
"Jangan hanya mendapatkan informasi dari satu pihak kemudian langsung membuat berita. Satu sumber bisa menjadi awal informasi, tetapi konfirmasi diperlukan untuk mendapatkan keberimbangan," katanya.
Menurutnya, wartawan juga harus menghindari pemberitaan yang menghakimi seseorang.
Editor : Pimred Laksamana.id
