Lampung Timur, kata Ela, merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang disampaikannya, sepanjang 2025 terdapat sekitar 9.343 PMI asal Lampung Timur, sedangkan hingga September 2026 jumlahnya telah mencapai 7.668 PMI.
"Rata-rata per tahun sekitar 9.000 sampai 10.000. Ini fakta yang tidak bisa kita tutup mata lagi," tegas Ela.
Besarnya jumlah masyarakat yang bekerja ke luar negeri tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan proses migrasi berlangsung aman, legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemkab Lampung Timur juga mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah untuk memperluas edukasi mengenai migrasi aman. Dukungan pembiayaan keberangkatan PMI juga telah disiapkan melalui BPRS Bank Lampung agar masyarakat memperoleh pembiayaan dengan beban yang lebih ringan.
Tidak hanya memperkuat layanan, Pemkab Lampung Timur juga menyiapkan penguatan kelembagaan. Ela menyampaikan rencana agar pada 2027 urusan pelindungan PMI dapat menjadi dinas tersendiri dalam struktur organisasi perangkat daerah.
"Insyaallah 2027 perlindungan PMI di dalam SOTK menjadi dinas tersendiri di Kabupaten Lampung Timur supaya meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal," ujarnya.
Perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Yunita Rohani, menyambut positif hadirnya MRC di Lampung Timur.Menurut Yunita, keberadaan layanan tersebut merupakan langkah penting karena tingginya mobilitas masyarakat Lampung Timur yang bekerja ke luar negeri.
"Saya melihat hadirnya layanan informasi dan layanan perlindungan pekerja migran di Lampung Timur atau Migrant Worker Resource Center ini sebagai suatu langkah dan hal yang penting yang memang harus dilaksanakan," ujar Yunita.
Ia berharap MRC dapat menjadi tempat pertama yang dicari calon pekerja migran ketika membutuhkan informasi sekaligus menjadi ruang aman bagi pekerja migran ketika menghadapi persoalan.
Editor : Pimred Laksamana.id
