Terkait proses seleksi peserta didik untuk sekolah-sekolah milik negara, Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah yang perlu dilewati oleh para pelamar. "Langkah pertamanya adalah mereka harus masuk dalam desil 1 atau 2 dari Data Terpadu Sosioekonomi Nasional (DTSEN) dan memenuhi standar tertentu," jelasnya. Dia menambahkan bahwa masih ada tahapan-tahapan lain setelah itu yang telah dirancang dengan baik.
Sekretaris Jenderal PBNU tersebut juga menyinggung tentang sejumlah kriteria yang perlu dicapai oleh para pelamar agar dapat melanjutkan pendidikan dengan lengkap dalam program sekolah rakyat. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah potensi terjadinya kebocoran atau hentinya proses belajar pada pertengahan jalan bagi para murid.
Karena itu, perekrutan siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak yang berada di sekitar lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Gus Ipul menuturkan, jika mengacu pada perencanaan yang telah dibuat, para siswa yang akan bersekolah di sekolah rakyat nantinya akan melalui tahap orientasi terlebih dahulu.
Menurut dia, hingga saat ini kolaborasi bersama pemerintah daerah juga telah berjalan dengan baik. Bahkan, tak sedikit daerah yang telah mengusulkan beberapa lokasi calon sekolah rakyat yang akan didirikan. “Misalnya, Jawa Timur itu hampir seluruh kabupaten/kota sudah mengajukan. Kita tunggu dari beberapa provinsi yang lain juga,” ungkap Gus Ipul.
Perekrutan guru akan dilakukan akhir Maret atau awal April tahun 2025.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut bahwa mereka merencanakan penambahan 60 ribu guru guna mengajar di sekolah-sekolah dasar dan menengah. "Barusan dikatakan bahwa kita memerlukan sekitar 60 ribu guru tambahan. Selanjutnya akan diseleksi dari para guru yang telah ada atau melakukan rekruitmen baru; ini tetap menjadi sebuah proses yang cukup lama," ungkap Mu'ti saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025.
Mu'ti menyebutkan bahwa akan ada dua jenis kurikulum bagi sekolah rakyat. Yang pertama merupakan kurikulum untuk sekolah unggulan yang ditangani oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sedangkan yang kedua adalah Kurikulum Merdeka yang sudah mulai digunakan di berbagai sekolah saat ini.
Mensos menyebutkan bahwa sekolah-sekolah di daerah tersebut direncanakan akan membuka pendaftaran untuk siswa baru dan guru pada bulan Maret atau April tahun 2025. Akan tetapi, implementasi hal ini bergantung pada persetujuan yang harus diberikan oleh Presiden Prabowo terlebih dahulu.
Menurut Gus Ipul, proyek ini diprediksikan akan dimulai paling lambat pada Juli 2025, terutama di area-area yang telah dilengkapi dengan infrastruktur serta fasilitas penunjang yang cukup. Hingga saat ini, telah tersedia 53 tempat yang bersiap untuk menggelar sekolah rakyat. Namun angka itu mungkin naik seiring proses komunikasi lebih jauh antara dia dan pemimpin-pemimpin lokal. "Dari segi peralatan dan persyaratan lainnya, kita sudah menyiapkannya di 41 pusat layanan dan gedung-gedung Kementerian Sosial. Lalu di Jawa Timur ada sembilan tempat lagi, dua di antaranya adalah perguruan tinggi dan satu di Sumatra Barat. Secara total, 53 titik sudah siap," ungkap Gus Ipul.
Gus Ipul menggarisbawahi bahwa sekolah rakyat adalah sekolah tanpa biaya dan segala keperluan peserta didik akan terpenuhi saat dijalankannya program tersebut. "Ini adalah sekolah yang sepenuhnya bebas dari biaya. Mulai seragam hingga makanan semuanya diberikan secara cuma-cuma, bahkan tersedia juga asrama bagi mereka yang memerlukan tempat tinggal," jelasnya.
Dia menyebutkan bahwa program pendidikan masyarakat itu adalah hasil kerjasama antara berbagai departemen, institusi, dan pemerintahan setempat. "Inilah sebuah usaha bersama, Kemensos bukan bekerja sendiri," ungkap Gus Ipul.
Editor : Pimred Laksamana.id
