Sebuah organisasi masyarakat (ormas) bernama Gerakan Rakyat secara resmi diresmikan di Gedung Jakarta Inisiatif Office, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/2/2025). Gerakan Rakyat tersebut lahir dari semangat perubahan dan dikemukakan oleh beberapa tokoh politik dan masyarakat yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan dalam kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Deklarasi ini dihadiri langsung oleh Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, yang dianggap sebagai salah satu tokoh inspiratif. Anies juga secara tidak langsung bergabung dan menjadi bagian dari Ormas Gerakan Rakyat yang dipimpin oleh Sahrin Hamid, yang juga merupakan juru bicara Anies.
.
Dalam kesempatan yang sama, Anies menyatakan rasa syukurnya dapat menjadi saksi mata dalam perjalanan Gerakan Rakyat. Ia menjelaskan bahwa Gerakan Rakyat ini muncul dari semangat untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan setara.
Anies juga menekankan pentingnya Ormas Gerakan Rakyat sebagai sarana untuk menjaga hubungan baik antara berbagai kelompok masyarakat. Ia berharap agar seluruh jajaran Gerakan Rakyat menyadari bahwa kebersamaan dengan rakyat adalah awal yang baik untuk memperkuat gerakan ini.
“Hal ini berarti ke depan bersama rakyat, keberlangsungan kehidupan ini menjadi sangat penting. Kami berharap dengan adanya wadah ini silaturahmi terus terjaga,” ujar Anies.
Gerakan Rakyat ini telah diumumkan dan akan berfokus pada pendidikan politik bagi rakyat. Mereka mempersiapkan diri untuk mendirikan sebuah sekolah politik yang disebut Spartan. Dalam jangka panjang, kemungkinan besar Gerakan Rakyat ini akan berkembang menjadi sebuah partai politik.
Anies menyebut bahwa wacana membentuk partai baru telah muncul sebelumnya, terutama setelah ia gagal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. Menurutnya, gagasan tersebut didasarkan atas saran dari masyarakat yang diajukan dalam beberapa waktu terakhir.
"Maka membangun organisasi massa atau membangun partai baru mungkin jalan yang akan kami tempuh kita lihat bersama-sama ke depan," kata Anies beberapa waktu yang lalu.
Banyak orang merasa bahwa pernyataan Anies sebelum Gerakan Rakyat muncul sebenarnya merupakan sebuah langkah untuk memperkuat dukungan bagi calon presiden pada Pilpres 2029. Mereka berpikir bahwa pembentukan Gerakan Rakyat mungkin adalah bagian dari strategi untuk mempertahankan kekuatan politiknya setelah kekalahan dalam Pilpres 2024.
Maka, sebagai salah satu tokoh yang masih memiliki pengaruh besar di kalangan pemilih di Indonesia, Anies diyakini akan memanfaatkan Gerakan Rakyat sebagai sarana untuk terus memperkuat jaringan dukungan di seluruh nusantara.
"Sangat jelas, Gerakan Rakyat merupakan jentera politik yang dibentuk untuk mendukung Anies," kata Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, kepada Tirto, Jumat (28/2/2025).
Musfi melihat isu Anies yang akan membentuk partainya sendiri sudah lama beredar. Tapi untuk sementara, perkembangannya memang lambat, karena itu Anies tidak langsung diangkat sebagai ketua umum. Sama halnya dengan pemberhentian Sahrin Hamid sebagai ketua umum Anies, itu pun hanya sementara, sehingga masalahnya adalah waktu saja.
“Tapi kita tahu hal ini hanya terkait dengan waktu sampai Anies menjadi Ketua Umum. Mereka belajar dari kasus Tom Lembong, bahwa gerakannya yang terlalu terang akan segera diserang. Seperti kalau Anies ditetapkan di belakangnya dulu. Sahrin Hamid untuk sementara menjadi yang berada di depan,” jelas Musfi.
Menurut Musfi, Anies sendiri sudah menjadi simbol pergerakan politik. Di tengah situasi Indonesia saat ini, di mana banyak orang merasa tidak puas dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, sosok alternatif seperti Anies sangat berharga. "Kita tahu sendiri Prabowo ingin menghimpun semua pihak, dengan gaya politik seperti itu, tokoh kritis berpengaruh akan menjadi langka untuk berbicara keras," jelasnya.
IndonesiaGelap, sampai dengan kasus korupsi Pertamax paling baru, maka sosok oposisi berpengaruh seperti Anies menjadi simbol pergerakan politik yang sangat dicari.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyatakan bahwa Gerakan Rakyat ini tampaknya dimaksudkan sebagai alat politik bagi Anies untuk mempersiapkan diri maju dalam pemilu 2029. Adanya organisasi ini, tentu saja bertujuan untuk menjaga nama dan citra Anies agar tetap relevan dan diperbincangkan di kalangan masyarakat.
Menurut Adi, secara prinsip, Gerakan Rakyat ini seharusnya dapat bertransformasi menjadi partai politik. Karena, jika melihat klaim-klaim para pendukung Anies yang beredar di berbagai tempat. Bahkan banyak loyalis dan pendukungnya yang cukup berlimpah dan hanya perlu dibuktikan dengan Gerakan Rakyat ini.
"Tidak perlu malu-malu lagi untuk berpolitik. Itu semua adalah Gerakan Rakyat yang semalam mengumumkan dukungannya untuk Anies," katanya kepada Tirto, Jumat (28/2/2025).
Menurut Adi, sebaliknya Anies menunggu pinangan dari partai lain yang mungkin tidak mau, maka salah satu pilihan adalah Gerakan Rakyat ini harus diwujudkan dan berubah menjadi partai politik. Lebih jauh lagi, dalam pemilu itu bukanlah partai yang dilihat dan bukanlah gabungan partai mana yang kemudian dihitung. Tapi seberapa kuat figur yang dipilih.
“Jika Gerakan Rakyat menjadi partai, maka ada dua kemungkinan. Pertama, partai ini berhasil masuk parlemen, tapi kedua, tidak. Tapi setidaknya, partai ini akan menjadi partai pendukung atau minoritas. Atau partai ini akan selalu identik dan terkait dengan Anies Baswedan. Anies bisa mengekspresikan semua gagasannya melalui partai Gerakan Rakyat ini,” dia menyimpulkan.
Saya kurang mengerti bagaimana Gerakan Rakyat akan melakukannya. Ini tergantung pada situasi politik saat ini. Namun, jika pemerintah membuat banyak masalah, maka Gerakan Rakyat mungkin akan mendapatkan momentum politik yang kuat dan bisa berkembang menjadi partai yang besar.
"Jadi semuanya tergantung pada situasi politik di tingkat nasional," katanya.
Selain itu, untuk menjadi partai, organisasi massa ini harus mempersiapkan beberapa syarat yang tidak mudah untuk dipenuhi. Syarat pendirian partai politik diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Beberapa syarat di antaranya adalah, partai politik didirikan dan dibentuk oleh setidaknya 50 warga negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun dengan akta notaris, anggota pendiri partai politik wajib memenuhi 30 persen jumlah perwakilan perempuan, dan akta notaris harus mencakup AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
Selain itu, Asosiasi Desain (AD) harus mencakup setidaknya prinsip dan ciri khas, visi dan misi, nama, logo, simbol, tujuan dan fungsi, struktur organisasi, tempat kedudukan, pengambilan keputusan, pengelolaan, peraturan, keputusan, pendidikan politik, dan keuangan.
Setelah persyaratan tersebut diselesaikan, partai politik nantinya harus mendaftarkan diri ke departemen untuk menjadi badan hukum dengan beberapa syarat, seperti akta pendirian parpol yang sah, nama, lambang, tanda gambar sah, alamat kantor tetap, dan rekening atas nama parpol. Departemen akan menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan pendirian partai politik yang akan dituangkan dalam Keputusan Menteri yang akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
"Iya, syarat khusus untuk membentuk partai ini cukup sulit, karena ormas harus memiliki kantor cabang di setiap provinsi," jelasnya.
Sedangkan pengurusan paling sedikit mencakup 60 persen dari jumlah provinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 persen dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota di daerah yang bersangkutan.
“Jadi memang tidak mudah. Dan itu nanti akan diverifikasi untuk membuktikan secara faktual apakah partai di kecamatan tersebut memiliki kantor yang nyata atau hanya klaim semata,” jelasnya.
Namun, meskipun ada syarat dan tantangan, setidaknya Gerakan Rakat ini dapat menuju ke sana. Apalagi jika pendukung Anies di Pilpres solid. Di samping itu, dibutuhkan juga kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Anies. Karena, bagaimanapun sistem politik di Tanah Air masih menempatkan tokoh sebagai utama daripada institusi partai itu sendiri.
Sisi lainnya, Anies menolak mengakui kemungkinan organisasi massa Gerakan Rakyat menjadi partai politik yang mendukungnya dalam Pilpres 2029. Menurut Anies, hal itu masih terlalu jauh. "Kejauhan (ormas Gerakan Rakyat menjadi parpol pengusung pada Pilpres 2029," kata Anies.
Meskipun terkesan canggung, hal ini tetap menarik perhatian publik dan menambah dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Dengan berjalannya waktu, publik juga akan terus mengamati langkah-langkah yang diambil oleh Gerakan Rakyat dan apakah benar organisasi ini akan menjadi tolak ukur bagi Anies Baswedan menuju Pilpres 2029, atau hanya sekadar organisasi yang berfokus pada kepentingan sosial masyarakat.
Editor : Pimred Laksamana.id